Selamat datang di Website Desa Nelelamadike,  Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga media informasi dan komunikasi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan desa.  Mari kerja bersama demi kemajuan desa, dalam bingkai Desa Membangun-Kota Menata untuk Nelelamadike yang lebih baik.

Artikel

Laporan Realisasi APBDES Nelelamadike tahun anggaran 2021

07 Juli 2022 15:57:03  Administrator  73 Kali Dibaca  Laporan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG.

Sesuai ketentuan pasal 27 huruf C, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa             (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Demikian halnya dengan pasal 48 huruf c peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (1) menegaskan bahwa  Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Lebih lanjut dipertegas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat tiga (3) bulan setelah berakhir tahun anggaran dan ayat (2) menegaskan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan  tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa pada tahun 2021 mengalami berbagai dinamika di lapangan akibat bencana banjir bandang seroja pada tanggal 04-04-2021 yang telah membawa korban jiwa 56 orang dan korban rumah rusak dan hilangnya seluruh Permukiman warga.

Maka upaya-upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat hingga masa rehabiltasi, rekontruksi dan masa pemulihan sebagai langkah-langkah penting untuk ditangani dan diatasi oleh seluruh komponen masyarakat.

            Dengan demikian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun berjalan mengalami penyesuaian seiring dengan upaya cepat dan sigap penanganan bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional.

  1. MAKSUD DAN TUJUAN
  • Maksud :

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dibuat dan disusun  dengan maksud menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan  Desa selama kurun waktu 2021 kepada masyarakat melalui forum sidang Badan Permusyawaratan Desa.

  • Tujuan :
  1. Mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 antara target dan realisasi APBDesa.
  2. Mengevaluasi program dan kegiatan, penyelenggaraan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2021.
  3. Mengkaji dan merumuskan permasalahan dan upaya solusi pemecahannya bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan hasil guna.
  4. Mendapatkan masukan, pikiran dan pandangan yang konstruktip solutip terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.                                      DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan pada berbagai sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

 

  1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggil, dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Teransmigrasi nomor 2 tahun 2015 Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 222/PKM : 07/2020 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur no. 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2019 nomor )
  12. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
  13. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 5  tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
  14. Peraturan Bupati Flores Timur no. 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ( Berita daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 nomor 6 ).
  15. Peraturan Desa Nelelamadike nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDEs ) tahun 2021 ( Lembara Desa Nelelamadike tahun 2020 Nomor 6 ).
  16. Peraturan Desa Nelelamadike nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 ( Lembar Desa Nelelamadike tahun 2020 no 7 ).
  17. Peraturan Desa Nelelamadike nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDEs ) tahun 2021 ( Lembara Desa Nelelamadike tahun 2021 Nomor 2 ).
  18. Peraturan Desa Nelelamadike nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 ( Lembar Desa Nelelamadike tahun 2021 no 3 ).

 

 

  1. VISI DAN MISI DESA

 

  • VISI

 

“Bersama membangun Desa dalam semangat “ Kakan Diken Arin Sare Opu Keru Bine Baki”.

Nilai-nilai dasar yang menjiwai lahirnya visi ini merupakan kristalisasi kembali akan semangat  kebersamaan yang dilandasi spirit kakan dike arin sare opu keru bine baki sehingga menggerakkan hati dan tindakan segenap komponen masyarakat sejak awal mula pembentukan Lewo Lamanele hingga menjadi Desa Nelelamadike yang definitive dan otonom.

            Nilai kebersamaan dan gotong royong yang melandasi pikiran Leluhur Lewo Lamanele dalam proses pembentukan Lewo dan desa sebagai nilai dasar penetapan visi dan penjabarannya dalam misi serta program pembanggunan Desa Nelelamadike periode 2020-2026.

 

  • MISI

 

  1. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 

  1. Penguatan sumber daya pemerintah desa
  2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintah desa yang cepat dan tepat.
  3. Penguatan pelaksanaan system keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
  4. Pengembangan tata ruang desa.

 

  1. Pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

 

  1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan yang di awali dengan proses indikatif masalah / potensi, pengalian gagasan, perencanaan, evaluasi, dan pertangungjawaban.
  2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam tata kelola keuangan Desa ( APBDesa ), sejak awal perencanaan pengunaan sampai dengan pertangungjawaban.

 

  1. Penataan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKD )

 

  1. Penataan kembali Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKD ) sebagai mitra kerja pemerintah.
  2. Memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.
  3. Meningkatan peran setar lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanakan pembangunan desa.

 

  1. Pengembangan wilayah

 

  1. Penataan kembali wilayah pelayaan pemerintahan ( Dusun, RW dan RT )
  2. Pengembangan infrastruktur jalan / lorong desa dan jalan antar desa.
  3. Penataan kembali pelayanaan social masyarakat ( PKK, Posyandu, Dasawisma, Kelompok pelayanan Keagamaan ).

 

  1. Pengembagan kesejahteraan social.

 

  1. Penataan lingkungan hidup masyarakat ang bersih, sehat dan nyaman.
  2. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
  3. Pelayanan air bersih.

 

 

  1. PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN

 

Rencana program dan anggaran tahun 2021 yang ditetapkan dalam peraturan desa nomor  : 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kemudian dirubah dengan peraturan desa nomor : 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes )  tahun 2021 telah menetapkan prioritas program / kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan penanganan wabah pandemi Covid 19 dan Penanganan bencana badai siclon seroja sehinga program dan anggaran yang ditetapkan dalam 5 bidang meliputi :

           

  1. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa : Rp 649.296,27
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp  336.427,46
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp    990.500,00
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp    670.000,00
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :

Rp. 351.965.230,54

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

    BAB II

PELAKSANAAN  APBDESA TAHUN  2021

 

I .  TARGET  APBDESA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Desa nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes )  tahun 2021 dan Peraturan Desa nomor  3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan Belanja Desa ( APBDes )  tahun 2021 telah ditetapkan target  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 sebagai berikut :

  1. PENDAPATAN .

              Target Pendapatan Desa tahun 2021 di tetapkan sebesar  Rp.  1.080.901.626,27 yang terdiri dari :

-  Pendapatan Asli Desa      :  Rp      18.275.000,00

-  Pendapatan Tranfer           :  Rp 1.059.455.687,00

-  Pendapatan lain-lain         :  Rp.        2.720.039,27

Bila di bandingkan  dengan target Pendapatan tahun 2020 sebesar  Rp 1.054.772.333 maka target Pendapatan  tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar  Rp 26.129.294  atau mengalami peningkatan  sebesar  2,48 % .

 

  1. BELANJA

              Belanja Desa tahun 2021 ditetapkan  sebesar Rp 1.088.611.454,27  untuk  membiayai Program dan Kegiatan  pada bidang – bidang sebagai berikut  :

  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa             : Rp  649.296,27
  • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa             : Rp  336.427,46
  • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp    990.500,00  
  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat                   : Rp    670.000,00
  • Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak  Desa  : Rp.      

        351.965.230,54

Jika di bandingkan dengan target belanja tahun 2020 dengan target belanja sebesar Rp 1.216.005.327,14 maka mengalami penurunan sebesar Rp 127.393.873,00 atau 11 %. Penurunan belanja tersebut disebabkan oleh fator yang dominan yaitu menurunnya penerimaan pembiayaan tahun 2021 sebesar 137.189.919.

 

 

 

C . PEMBIAYAAN

               Total Pembiayaan sebesar Rp 14.254.287,20 merupakan sisa  lebih perhitungan tahun anggaran 2020 yang di anggarkan kembali pada beianja anggaran tahun 2021.  

 

  1. REALISASI APBDES TAHUN 2021

                Dari target APBDES tahun 2021 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka dapat di laporkan realisasi APBDES tahun 2021 sebagai berikut :

  1. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan tahun 2021 mencapai Rp 1.066.286.533,88 dari target Rp 1.080.901.626,27 ( 98,65 %)  dengan rincian sebagai berikut :

 

                                                Tabel 1

                                     Realisasi Pendapatan  Desa tahun 2021  

No

Uraian Pendapatan

Target ( Rp )

Realisasi (Rp)

%

1

Pendapatan Asli Desa

18.725.000,00

  2.788.000,00

14,89%

 

Swadaya,Partisipasi dan Gotong royong

 

17.225.000,00

  1.750.000,00

10,16%

 

 

Lain –lain Pendapatan Asli Desa

  1.500.000,00

1.038.000,00

69,20 %

2

Pendapatan Tranfer

1.059.455.687,00

1.059.658.743,00

100%

 

Dana Desa

   715.391.000,00

   715.391.000,00

100 %

 

Bagi hasil pajak dan distribusi

       6.270.563,00

       6.473.619,00

100 %

 

Alokasi Dana Desa

   337.794.124,00

   337.794.124,00

100 %

3

Pendapatan lain -lain

       2.720.939,27

       3.839.790,88

141,12%

 

Bunga Bank

       2.720.939,27

       3.839.790,88

141,12 %

 

Total

1.080.901.626,27

1.066.286.533,88

98,65%

 

  1. REALISASI BELANJA

Realisasi  belanja tahun 2021 mencapai Rp 1.003.426.585,70 atau 92,17�ri target Rp 1.088.611.454,27  dengan rincian sebagai berikut :

                                                            Tabel 2

                                                Realisasi Belanja Tahun 2021

No

Uraian Belanja/ program Kegiatan

Target ( Rp )

Realisasi

 (Rp)

%

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                        

430.649.296,27

403.368.140,00

93,67%

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

214.336.427,46

197.988.945,70

92,37%

3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

  75.990.500,00

  70.595.500,00

92,90%

4

Bidang Pemberdayaan  Masyarakat

  15.670.000,00

  12.100.000,00

77,22%

5

Bidang  Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak  Desa 

351.965.230,34

319.374.000,00

90,74 %

 

 Jumlah

1.088.611.454,27

1.003.426.585,70

92,17 %

 

Rincian pendapatan dan belanja pada sub bidang masing - masing  sesuai pada lampiran 1.

  1. PEMBIAYAAN

           Pembiayaan yang merupakan sisa lebih  perhitungan anggaran tahun 2020 sebanyak Rp 14.254.287,20 merupakan   silpa tahun 2020 yang telah  dianggarkan kembali pada tahun 2021.

Berdasarkan rincian pembiayaan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut  terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp 70.569.776,18

 

  1. ASET DESA

        Tata kelolah aset desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan anggaran dan pendapatan belanja desa  dalam bagian belanja barang dan jasa  yang di serahkan kepada masyarakat dan belanja modal mengingat bahwa laporan aset desa merupakan salah satu unsur/ item didalam LKPPD maka dapat dilaporkan secara komulatif keadaan aset Desa  sampai dengan 31 Desember 2021 seperti terlampir pada  lampiran 2 dokumen ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN SARAN PEMECAHAN

 

                        Pada bab II telah memberikan gambaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2021. Disadari  bahwa informasi dan data pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2021 yang dapat dilaksanakan / direalisasikan baik dalam aspek anggaran maupun dari aspek pelaksanaan program pembangunan Desa adalah sebagai wujud kerja sama seluruh komponen masyarakat Desa yang dilandasi semanggat gotong royong dan kebersamaan. Hal ini merupakan suatu perwujudan  demokrasi dan musyawarah bersama yang menjadi landasan pijak bagi pemerintah Desa dalam memfasilitasi seluruh program pembangunan dengan memaksimalkan potensi anggaran dan potensi swadaya masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna.

 

                        Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2021 mendapat berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan yang terus memacu seluruh komponen masyarakat untuk terus optimis dalam melangkah maju dengan  seluruh dinamika perkembangan, pembangunan saat ini dan yang akan datang. Beberapa permasalahan dan usul saran pemecahannya  yang di kemukakan dalam Laporan  Keterangan Penyelengara Pemerintah Desa ( LKPPD ) tahun 2021 sebagai salah satu pikiran/ masukan untuk memacuh seluruh pihak dalam memahami dan melaksanakan system pengelolaan anggaran dan program pembangunan yang lebih berkualitas guna memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

 

Permasalahan dan usul saran pemecahan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran  pendapatan dan belanja Desa tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

 

  1. PERMASALAHAN

 

Beberapa masalah yang dihadapi / muncul dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2021 antara lain :   

 

  1. Aspek Pengelola Anggaran.

 

Ditinjau dari aspek pengelolaan anggaran dengan pengelolaan system keuangana Desa di temukan beberapa masalah yakni :

 

  1. Penerapan penatausahaan keuangan Desa dan pengelolaan sistem keuangan Desa belum dapat dilaksanakan / diterapkan secara tepat dan profesional  oleh perangkat Desa.
  2. Perencanaan anggaran ;  khususnya  Penyusunan Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) beserta Proposal Teknis sebagai dokumen pendukung pelaksanaan program pada setiap seksi belum optimal disusun oleh para kepala seksi.

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan terbatasnya pemahaman perangkat Desa dalam Menyususn Rencana Anggaran Belanja dan Proposal Teknis.

  1. Terbatasnya jumlah anggaran pendapatan yang bersumber dari swadaya masyarakat / pendapatan asli Desa.

Beberapa factor penyebabnya antara lain :

     

  • Belum optimalnya upaya bersama mencari sumber – sumber pendapatan asli Desa
  • Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa sumber-sumber pendapatan asli Desa yang bersumber dari iuran pembangunan dan sumbangan seakan-akan merupakan beban masyarakat
  1. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) terus mengalami perubahan / pergeseran yang mengakibatkan beberapa anggaran belanja untuk membiayayi program dan kegiatan dialikan kepada upaya penanganan pandemi virus corona ( Covid 19 ) dan penanganan bencana badai syclon tropis seroja yang melanda Desa Nelelamadike pada 04 April 2021 yang lalu.

 

  1. Aspek Pengelolaan Program Pembangunan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan program / kegiatan pembangunan pada tahun 2021 antara lain :

 

  1. Terdapat beberapa program yang telah ditetapkan dalam RKPDes 2021 tidak dapat dilaksanakan karena sebagian anggaran belanja digeser pada kegiatan penanganan Bencana Badai Syclon Tropis Seroja 04 April 2021.
  2. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman perangkat Desa dalam medesain pengelolaan kegiatan mulai dari aspek perencanaan – pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan.
  3. Penatausahan dan tata kelola aset desa belum dilaksanakan secara profesional dan optimal.
  4. Tata kegola kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab kepala seksi belum dapat dikelola sesuai dengan system yang berlaku dan belum diikuti dengan analisa kebutuhan dan analisa masalah / tantangan yang dihadapi.

 

 

  1. SARAN PEMECAHAN

 

Agar pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan secara lebih professional dan berkualitas sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan serta memperhatikan beberapa masalah  aktual yang dihadapi saat ini maka beberapa saran pemecahannya dapat disampaikan melalui  Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2021 antara lain :

 

  1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa pada bidang pengelolaan anggaran dan sistem keuangan Desa perlu dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang peñatausahaan keuangan Desa.
  2. Pembekalan dan Bimbingan Teknis bagi kepala seksi pada aspek perencanaan anggaran dan program ( RAB ) / perlu dilakukan, baik melalui pelatihan maupun pembekalan bimbingan teknis.
  3. Perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi yang terus menerus terhadap upaya bersama masyarakat dalam mencari terobosan dan inovasi peningkatan sumber-sumber pendapatan asli Desa.
  4. Sosialisasi dan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terus ditingkatkan, volume kegiatan baik ditingkat Desa maupun tingkat Dusun.
  5. Komitmen masyarakat terhadap musyawarah khusus maupun musyawarah regular tentang RKPDes, RAPBDes yang telah disepakati melaui musyawarah Desa harus dijadikan pedoaman dan pijakan seluruh komponen baik Pemerintahan Desa, LKD, dan masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi.

 

 

 

 

                                                                        BAB IV                                                                                                                                       

                                                                      PENUTUP

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Nelelamadike tahun 2021 menggambarkan secara transparan dan akuntabel berbagai upaya yang telah dilakukan maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan desa kurun waktu 2021. Berbagai keberhasilan patut disyukuri mengingat pencapaian itu diraih atas kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan desa, baik dari jajaran Pemerintah Desa, BPD maupun masyarakat secara luas. Hasil-hasil yang dicapai merupakan kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Desa dan Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat luas yang senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan menjadi fondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang (2020-2025) dengan Visi “ Bersama Membangun Desa Dalam Semangat Kakan dike Ari Sare, Opu Keru Bine Baki”.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2021 diharapkan dapat berperan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun-tahun yang akan datang.

Patut disadari bahwa masih  terdapat celah kekurangan  yang mesti diperbaiki. Maka melalui mekasnisme penyampaian LKPPD ini dapat diperoleh masukan yang konstruktip solutip dalam rangkah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Nelelamadike.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun 2021 ini kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semoga Tuhan yang maha tahu menyempurnakan kekurangan kita agar kita menjadi semakin kuat dalam gelekat Lewo, gewayan tanah.

Terima Kasih.

 

                               Nelelamadike, 30 Maret 2022

                                                                                                                                                                                           Kepala Desa

 

 

                                        Pius Pedang Melai

 

 

Download Lampiran:

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun B Lamanele
Desa : Nelelamadike
Kecamatan : Ile Boleng
Kabupaten : Flores Timur
Kodepos : 86219
Telepon : 081246175941
Email : desalamadike@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:175
    Total Pengunjung:97.363
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.234.210.25
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel